Presiden Nigeria Tawarkan Amnesti Bagi Pemberontak di Delta
Friday, April 3, 2009
Warnaislam.com- Presiden Negeria menyatakan siap untuk memberikan amnesti kepada angkatan bersenjata di delta Nigeria yang kaya dengan minyak, bagi mereka yang bersedia menurunkan senjatanya.
Penyerangan terhadap perlengkapan dan tempat-tempat minyak, juga penyanderaan atas staf mereka telah mengakibatkan berkurangnya penghasilan minyak Nigeria sebanyak 25% selama 3 tahun terakhir.
“Kami akan memberikan amnesti kepada mereka yang siap untuk menurunkan senjatanya. Termasuk merehabilitasi dan menyatukan mereka kedalam sistem,” ujar Umaru YarAdua saat pertemuan para pemimpin Partai Demokratis Rakyat (PDP) di Abuja Kamis lalu.
Beberapa pasukan bersenjata, seperti Gerakan Emansipasi Delta Niger (Mend) menyatakan bahwa mereka sedang berjuang untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber-sumber penghasil minyak. Namun, YarAdua mengatakan bahwa administrasinya telah menyediakan ‘biaya penuh’ untuk daerah tersebut.
Penolakan Para Pemberontak
Mend, yang juga menuntut demilitarisasi atas Delta, layanan-layanan umum, pembebasan para aktifis yang dipenjara dan kompensasi atas polusi minyak, telah membatalkan tawaran dari YarAdua.
“Mend tidak akan menurunkan senjatanya hanya semata dikarenakan pernyataan dari YarAdua,” tegasnya dalam sebuah email yang dikirim kepada agen berita Reuters.
“Itu hanya akan menjadi pertimbangan dalam rencana kerjasama perdamaian yang baik, dibawah pengawasan sebuah mediator internasional,” lanjutnya.
YarAdua mengatakan bahwa dewan keamanan nasional –termasuk ketua staff pertahanan, menteri dalam dan luar negeri dan petugas keamanan senior lainnya- akan mengadakan pertemuan pekan depan untuk melanjutkan ‘peraturan-peraturan baru bagi perjanjian’ di delta Niger.
Meski Nigeria merupakan pengekspor minyak terbesar nomor delapan dunia, namun lebih dari 70% penduduknya hidup dengan penghasilan kurang dari $1 perhari, dan sepertiga rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan.
Diduga, bahwa sedikit dari rakyat Nigeria yang mengambil keuntungan dari hasil minyak bumi sejak eksplorasi dimulai pada tahun 1970-an karena pembagian keuntungan telah dikurangi oleh tindak korupsi dan menejemen yang salah. [Aini-Pakistan]
Penyerangan terhadap perlengkapan dan tempat-tempat minyak, juga penyanderaan atas staf mereka telah mengakibatkan berkurangnya penghasilan minyak Nigeria sebanyak 25% selama 3 tahun terakhir.
“Kami akan memberikan amnesti kepada mereka yang siap untuk menurunkan senjatanya. Termasuk merehabilitasi dan menyatukan mereka kedalam sistem,” ujar Umaru YarAdua saat pertemuan para pemimpin Partai Demokratis Rakyat (PDP) di Abuja Kamis lalu.
Beberapa pasukan bersenjata, seperti Gerakan Emansipasi Delta Niger (Mend) menyatakan bahwa mereka sedang berjuang untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber-sumber penghasil minyak. Namun, YarAdua mengatakan bahwa administrasinya telah menyediakan ‘biaya penuh’ untuk daerah tersebut.
Penolakan Para Pemberontak
Mend, yang juga menuntut demilitarisasi atas Delta, layanan-layanan umum, pembebasan para aktifis yang dipenjara dan kompensasi atas polusi minyak, telah membatalkan tawaran dari YarAdua.
“Mend tidak akan menurunkan senjatanya hanya semata dikarenakan pernyataan dari YarAdua,” tegasnya dalam sebuah email yang dikirim kepada agen berita Reuters.
“Itu hanya akan menjadi pertimbangan dalam rencana kerjasama perdamaian yang baik, dibawah pengawasan sebuah mediator internasional,” lanjutnya.
YarAdua mengatakan bahwa dewan keamanan nasional –termasuk ketua staff pertahanan, menteri dalam dan luar negeri dan petugas keamanan senior lainnya- akan mengadakan pertemuan pekan depan untuk melanjutkan ‘peraturan-peraturan baru bagi perjanjian’ di delta Niger.
Meski Nigeria merupakan pengekspor minyak terbesar nomor delapan dunia, namun lebih dari 70% penduduknya hidup dengan penghasilan kurang dari $1 perhari, dan sepertiga rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan.
Diduga, bahwa sedikit dari rakyat Nigeria yang mengambil keuntungan dari hasil minyak bumi sejak eksplorasi dimulai pada tahun 1970-an karena pembagian keuntungan telah dikurangi oleh tindak korupsi dan menejemen yang salah. [Aini-Pakistan]
