Aini Aryani, LLB (Hons)

Oleh: Aini Aryani

Kurang lebih 3 minggu lamanya Iftikhar Muhammad Chaudhry kembali aktif menjalankan tugas sebagai ketua Mahkamah Agung (chief justice of Supreme Court) Pakistan, setelah tahun 2007 lalu ia dipecat oleh Presiden Pervez Musharraf.

Kamis lalu (2 April), ketika kami mahasiswi Syariah dan Hukum semester akhir di International Islamic University Islamabad (IIUI) mendapat undangan kehormatan dari Mahkamah Agung, penulis menyaksikan sendiri proses persidangan yang dipimpin langsung oleh Chaudhry dan dua hakim lainnya. Sayang sekali penulis tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ketika proses sidang tengah berlangsung.

Sidang yang dipimpin oleh Chaudhry tersebut berkenaan dengan hilangnya seorang gadis yang diduga tewas, namun tubuhnya belum ditemukan. Sebelum kasus tersebut diangkat ke pengadilan, si tertuduh diserang oleh keluarga korban hingga terjadi baku hantam, bahkan ada yang menggunakan senjata api.

Tidak seperti kasus-kasus lain, kasus tersebut mencakup 3 masalah sekaligus yang saling berhubungan. Para saksipun cukup banyak, ada belasan saksi dari pihak penuntut yang dihadirkan ke dalam ruang sidang. Tampak pula seorang korban wanita yang memegang tongkat karena kehilangan salah satu kakinya akibat peluru yang salah sasaran melukai kakinya cukup parah, hingga harus diamputasi.

Sidang tersebut menggunakan dua bahasa, yakni Inggeris dan Urdhu sekaligus, dimulai sejak pukul 09.30 hingga 13.00 dan belum menghasilkan keputusan final, namun masih akan berlanjut di sidang-sidang berikutnya (Res Subjudice).

Chaudhry Muncul Kembali

Iftikhar Muhammad Chaudhry memulai karirnya sebagai hakim sejak tahun 1977. Ketika rezim Pervez Musharraf berkuasa, Chaudhry terpilih menjadi ketua Mahkamah Agung Pakistan. Hingga pada saat situasi politik Pakistan labil, Chaudhry dipecat oleh Presiden Musharraf pada tanggal 3 November 2007 secara non-konstitusional.

Menurut konstitusi Pakistan, wewenang untuk memecat hakim ada di tangan Supreme Judicial council, bukan di tangan presiden. Ketika masa jabatan kepresidenanya sudah diujung tanduk, Pervez Musharraf memecat 60 hakim temasuk Iftikhar Chaudhry yang saat itu menjabat ketua MA. Unjuk rasa terjadi diberbagai tempat, seperti unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok pengacara yang dipimpin oleh Ihtizaz Ihsan tahun 2007 lalu. Namun sayang, Chaudhry dan 60 hakim tersebut tetap belum bisa dipulihkan, Musharraf memiliki dalih bahwa saat itu Negara Pakistan sedang dalam keadaan ‘state of emergency’ dimana presiden dapat mengambil kebijakan apapun.

Barangkali Musharraf cemas ketika MA merespon petisi yang berisi tuntutan agar Musharraf mundur dari pencalonan dirinya sebagai calon presiden di periode selanjutnya. Pasalnya, saat itu Musharraf masih menjabat sebagai seorang Jenderal, dan konstitusi Pakistan mendiskualifikasi kandidat presiden yang masih menjabat sebagai pegawai publik.

Tahun 2008 lalu Musharraf terpilih menjadi presiden kembali, yang akhirnya mengundurkan diri beberapa bulan kemudian setelah 2 partai besar Pakistan berkoalisi untuk melengserkannya dari kursi presiden. Dua partai tersebut adalah Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dipimpin Nawaz Sharif dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin suami mendiang Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari.

Rupanya Musharraf memang harus berbesar hati, ketika ia harus melepaskan dua seragam Jenderal dan Presiden sekaligus, lawan-lawan politiknya di masa lalu pun kini kembali ke permukaan untuk mengambil alih tahta kekuasannya di Pakistan. Mulai dari Asif Ali Zardari yang naik singgasana ke kursi presiden, Nawaz Sharif yang berkutat di Parlemen setelah dikudeta Musharraf tahun 1993 lalu, hingga Iftikhar Muhammad Chaudhry yang kembali memangku jabatan ketua Mahkamah Agung.

Tak hanya itu, sepertinya partai Liga Muslim Pakistan-Quaid Azam (PML-Q) yang dipimpim Musharraf tak sehebat sebelumnya. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Pakistan dijabat oleh tokoh-tokoh partai oposisi. Seperti ketua Parlemen Fehmida Mirza dan Perdana Menteri Yousaf Raza Gilani yang keduanya merupakan tokoh PPP.

Menjadi ‘sobat’ George Bush tak berarti menjadikan seorang Pervez Musharraf selalu berjaya di Pakistan. Ia harus sadar bahwa lawan-lawan politiknya terlalu kuat, disamping kharismanya yang terlanjur pudar di mata rakyat Pakistan. Hanya saja, meski sang Presiden Pervez Musharraf yang konon otoriter telah lengser, namun stabilitas politik dan ekonomi Pakistan belum sepenuhnya pulih. Pemimpin-pemimpin baru Pakistan memiliki sederet 'PR' yang harus ditunaikan segera. []

Warnaislam.com- Pemerintah Pakistan mengetatkan keamanan di Islamabad setelah Taliban mengancam bahwa kekerasan selanjutnya akan terjadi di ibu kota negara.

Nematullah Kundi, seorang petugas kepolisian mengatakan bahwa pemerintah Pakistan makin mengetatkan keamanan terutama di zona merah yang meliputi dalam dan sekitar Diplomatic Enclave dan gedung parlemen.

Di daerah Diplomatic Enclave terdapat banyak kantor-kantor asing dan kedutaan milik beberapa negara, termasuk Kedutaan Besar RI.

Ia juga menambahkan bahwa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini terpusat di daerah barat laut Pakistan dimana angkatan militer tengah memerangi pejuang Taliban, dan tidak menutup kemungkinan Islamabad akan menjadi kota target selanjutnya.

Beberapa pejuang Taliban Pakistan telah bergerak dari lembah Swatt menuju Buner, sebuah tempat yang terletak di barat laut Islamabad.

Israr Bacha, seorang petugas kepolisian mengatakan bahwa sekitar 20 angkutan yang membawa Taliban telah memasuki Buner pada hari senin lalu dan mulai bergerak sekitar pasar dan jalanan.

"Mujahidin kian hari menjadi semakin kuat….dan jika mereka (pasukan Amerika) tetap melanjutkan penyerangan terhadap kami, maka pasukan kami akan sampai di Islamabad." tegas Mullah Bazeer Ahmed, seorang komandan Taliban Pakistan, seperti yang dilansir al-Jazeera jumat petang.

Komandan Taliban Pakistan mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan tindakan balas dendam atas serangan-serangan yang dimotori Amerika, dan Taliban mengancam kekerasan tersebut akan bertambah sampai serangan terhadap mereka berhenti.

Imtiyaz Gul, seorang pengamat politik mengatakan bahwa setiap saat selalu ada ancaman yang datang baik dari pemimpin Taliban Pakistan, Baitullah Mahsud, ataupun dari para koleganya. Oleh karena itu pemerintah mengetatkan keamanan di ibukota Islamabad.

Menurut Gul, Pakistan dan Amerika telah gagal dalam memerangi terorisme, dan itulah tujuan al-Qaeda dan Taliban. Langkah pemerintah dalam merespon ancaman keamanan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai sebuah keberhasilan bagi Taliban.[aini-pakistan]


sumber: http://www.warnaislam.com/berita/dunia/2009/4/10/82860/Taliban_Pakistan_Ancam_Islamabad_Target_Selanjutnya.htm

warnaislam.com- PKS dan Partai Demokrat mendapat suara terbanyak di Islamabad, yang disusul Golkar dan PPP. Pemungutan suara di TPS Islamabad hari ini bertempat di Aula Budaya Nusantara KBRI dimulai pada pukul 08.30 hingga 14.30 dan berjalan dengan aman dan damai.

Berikut hasil liputan yang dilaporkan Aini Aryani, koresponden Warna Islam di Islamabad.

Ada 351 warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar pemilih yang dibagi menjadi dua bagian, 174 orang terdaftar sebagai pemilih di TPS Islamabad hari ini, dan 177 lainnya mengirimkan suara mereka via pos. Hal tersebut dikarenakan tersebarnya WNI di kota-kota yang berbeda.

Selain 351 orang tersebut, ada beberapa WNI lain yang berdomisili di Karachi yang masuk dalam daftar pemilih di PPLN Karachi. TPS tersedia di dua kota besar, Islamabad dan Karachi.

Dari 174 orang, hanya 148 orang yang mendatangi TPS di KBRI Islamabad hari ini. Hasil pemungutan suara yang diadakan di TPS Islamabad hari ini:
PKS 67 suara, Partai Demokrat 36 suara, Golkar 7 suara, PPP 7 suara, PAN 5 suara, PKB 4 suara, HANURA 4 suara, PKNU 2 suara, PBB 2 suara, Partai Patriot 1 suara, PPI 1 suara, Partai Pelopor 1 suara, PKDI 1 suara, PMB 1 suara, dan PKPI 1 suara.

Bagi mereka yang memberikan suara via pos, PPLN Islamabad mengambil sistem 'pick and drop' dimana pegawai yang ditunjuk panitia mengantarkan kertas suara ke kediaman para calon pemilih sejak satu minggu yang lalu.

Jika calon pemilih memberikan suaranya saat itu, maka pada hari itu juga si pegawai mengantarkan kembali kertas suara tersebut ke kantor PPLN Islamabad. Sedangkan bagi mereka yang belum memberikan suara, maka dikirim via pos dengan batas waktu pengembalian selambat-lambatnya 19 April.

"Hingga saat ini sudah 83 kertas suara yang sampai ke meja panitia. Kami menjadwalkan akan mengadakan penghitungan suara dari mereka yang memberikan suaranya via pos pada tanggal 14 April nanti, tapi seandainya sisa suara masih belum sampai maka akan kami adakan 10 hari setelah hari ini." Papar Niam Sutaman, anggota PPLN Islamabad.[]


sumber:
http://www.warnaislam.com/berita/negeri/2009/4/9/80100/PKS_dan_Partai_Demokrat_Unggul_Islamabad_Pakistan..htm